Tata Cara Pembayaran Pnbp Ahu Online (Non-Notaris)

Admin May 30, 2020 14782

Penggunaan mekanisme online tidak hanya bertujuan efisiensi namun juga meningkatkan peringkat eodb, menekan peluang tindak pidana pencucian uang, hingga pendata Pengumuman bersama kementerian hukum dan ham cq. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 24 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran majelis pengawas notaris.

Bertempat Di Hotel Horison Bekasi, Selasa, 4 Februari 2020 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Melaksanakan Penyerahan Tali Kasih Peduli Bencana Banjir.

Cara pembuatan latar belakang penelitian juga tidak jauh berbeda dengan membuat latar belakang proposal bisnis, hanya saja, dalam penulisan karya ilmia… Terhadap kode voucher pnbp layanan jasa hukum ditjen ahu yang mengalami perubahan jenis dan tarif pnbp tetapi belum dibayar, dapat melakukan perekaman ulang untuk mendapatkan kode voucher baru. Pembayaran pnbp dapat dilakukan melalui teller, internet banking, atm dan mini atm3.

Jika Semua Data Sudah Terinput, Maka Anda Akan Menerima Bukti Pemesanan Nomor Voucher Yang Didalamnya.

Admin may 30, 2020 14975 (*disarankan untuk membayar di bank yang telah bekerjasama dengan ditjen ahu). Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara.

Website resmi direktorat jenderal administrasi hukum umum, kementerian hukum dan ham ri. Gedung direktorat jenderal administrasi hukum umum, jalan hr. Dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 7 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran.

Apabila Notaris Sampai Dengan Tanggal 15 Oktober 2021 Belum Melakukan Registrasi Dan Pengkinian Data Notaris Pada Aplikasi Goaml, Maka Akses Ahu Online Pada Akun Notaris Yang Bersangkutan Akan Dilakukan Penutupan Sementara Sampai Dengan Notaris Tersebut Menyelesaikan Kewajibannya Sebagaimana Dimaksud Dalam Poin 2 Diatas ;

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 24 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran majelis pengawas notaris. Pengurus pusat ikatan notaris indonesia, dengan ini meneruskan kepada seluruh notaris di indonesia surat direktorat jenderal administrasi umum kementerian. Masuk ke laman pembelian voucher di simpadhu [ahu.go.id/billing] 2.